 |
Ingatkan Kepala Daerah, Presiden: Jangan Main-main dengan Korupsi
Joko Widodo. ( Foto: Antara )
|
Ditegaskan Presiden, pemimpin daerah tak perlu merasa ketakutan dengan langkah penegak hukum menindak korupsi daerah. Presiden mengungkapkan, dirinya selalu prihatin mendengar kabar kepala daerah tertangkap.
Jakarta, BeritaSimalungun-Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Kerja Nasional (rakernas) XI Asosiasi Pemerintah Kabupten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Jumat (6/7/2018). Presiden mengingatkan para kepala daerah agar menghindari praktek tindak pidana korupsi.
“Tadi sudah disampaikan pak ketua, 'Pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK'. Ya saya sampaikan hati-hati. Jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap, gratifikasi. Hati hati. Jangan bersentuhan dengan hal yang tadi saya sampaikan,” kata Presiden dalam sambutannya.
Menurut Presiden, pemimpin daerah tak perlu merasa ketakutan dengan langkah penegak hukum menindak korupsi daerah. Sepanjang, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu memang tidak terlibat. “Kalau ndak (tidak) bersentuhan, enggak perlu yang namanya takut, enggak perlu yang namanya khawatir,” ujarnya.
Presiden mengungkapkan, dirinya selalu prihatin mendengar kabar kepala daerah tertangkap. “Hati hati. Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih jangan dipikir saya senang. Tengah malam tahu-tahu dapat berita (korupsi kepala daerah). Pagi-pagi dapat berita,” ungkapnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo turut mendampingi Presiden dalam acara rakernas. Selain rakernas, Apkasi juga menggelar pameran dengan menampilkan kekayaan lokal daerah. Pameran diselenggarakan pada 6-8 Juli di Hall 3-3A ICE BSD, bertema 'Meningkatkan Daya Saing Daerah dalam Merebut Pasar Global'.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Apkasi, Mardani Maming memang sempat menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah. Kebanggaannya sebagai pemimpin daerah, sedikit meluntur menyusul penangkapan tersebut.
“Setelah sekian lama jadi bupati, saya mulai kehilangan rasa kebanggaan. Hampir setiap bulan kita dengar, tiap bulan kepala daerah ditangkap. Kurang lebih 300 bupati tersandung masalah hukum, ini angka yang fantastis,” kata Mardani yang juga bupati Tanahbumbu, Kalimantan Selatan.
Ia tak habis pikir terjeratnya kepala daerah dalam kasus korupsi. “Saya tidak mengerti, apakah para bupati yang salah atau hukum kita? Jangan sampai orang berpikir, para bupati itu koruptor dan jangan sampai orang tidak mau jadi bupati karena ditangkap,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 42 bupati bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan berlangsung dua sesi yakni pada pukul 09.00 WIB dan 15.00 WIB. Presiden menyampaikan harapannya terhadap sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Kami ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini betul-betul satu garis lurus. Setiap kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan pusat bisa dikerjakan secara sinergi, bersama-sama,” demikian Jokowi dalam pengantarnya.(BS)
Sumber: Suara Pembaruan
“Tadi sudah disampaikan pak ketua, 'Pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK'. Ya saya sampaikan hati-hati. Jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap, gratifikasi. Hati hati. Jangan bersentuhan dengan hal yang tadi saya sampaikan,” kata Presiden dalam sambutannya.
Menurut Presiden, pemimpin daerah tak perlu merasa ketakutan dengan langkah penegak hukum menindak korupsi daerah. Sepanjang, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu memang tidak terlibat. “Kalau ndak (tidak) bersentuhan, enggak perlu yang namanya takut, enggak perlu yang namanya khawatir,” ujarnya.
Presiden mengungkapkan, dirinya selalu prihatin mendengar kabar kepala daerah tertangkap. “Hati hati. Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih jangan dipikir saya senang. Tengah malam tahu-tahu dapat berita (korupsi kepala daerah). Pagi-pagi dapat berita,” ungkapnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo turut mendampingi Presiden dalam acara rakernas. Selain rakernas, Apkasi juga menggelar pameran dengan menampilkan kekayaan lokal daerah. Pameran diselenggarakan pada 6-8 Juli di Hall 3-3A ICE BSD, bertema 'Meningkatkan Daya Saing Daerah dalam Merebut Pasar Global'.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Apkasi, Mardani Maming memang sempat menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah. Kebanggaannya sebagai pemimpin daerah, sedikit meluntur menyusul penangkapan tersebut.
“Setelah sekian lama jadi bupati, saya mulai kehilangan rasa kebanggaan. Hampir setiap bulan kita dengar, tiap bulan kepala daerah ditangkap. Kurang lebih 300 bupati tersandung masalah hukum, ini angka yang fantastis,” kata Mardani yang juga bupati Tanahbumbu, Kalimantan Selatan.
Ia tak habis pikir terjeratnya kepala daerah dalam kasus korupsi. “Saya tidak mengerti, apakah para bupati yang salah atau hukum kita? Jangan sampai orang berpikir, para bupati itu koruptor dan jangan sampai orang tidak mau jadi bupati karena ditangkap,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 42 bupati bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan berlangsung dua sesi yakni pada pukul 09.00 WIB dan 15.00 WIB. Presiden menyampaikan harapannya terhadap sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Kami ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini betul-betul satu garis lurus. Setiap kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan pusat bisa dikerjakan secara sinergi, bersama-sama,” demikian Jokowi dalam pengantarnya.(BS)
Sumber: Suara Pembaruan
.jpg)
0 Comments