Cederai Suku Batak
Sakkan
Hutabarat tokoh Budaya dan Adat Batak juga Penari Tunggal Panaluan saat
PDT 2012 tampil bersama Morden di Open Stage Parapat. (Foto: Jetro
Sirait)Ditemui di kediamananya Jalan Haranggaol Kelurahan Tigaraja, Sabtu lalu, Sakkan merasa apa yang dilontarkan Bahauddin Manik sudah mencederai kehidupan Suku Batak khususnya warga pesisir Danau Toba.
“Walaupun saya tidak mengenal si Manik itu, tapi saya sangat tidak terima apa yang dia sampaikan. Memang dianggap apa kita–kita ini?” ujarnya. Saat ditanya mengenai seks, Sakkan menolak berkomentar karena menurut adat istiadat Batak hal itu tabu untuk diperbincangkan apalagi di khalayak umum.
”Jangankan punya ide membicarakan itupun pantang bagi kita Batak, apakah Manik itu bukan Batak. Kalau memang dia Batak, kenapa dia nggak tahu mana yang pantang disampaikan bagi publik apalagi ini menyangkut daerah paradaton,” tandasnya.
Menurutnya, jika pemprovsu tidak mampu mengelola wisata Danau Toba lebih baik diam, karena saat ini sudah terbentuk Destination Management Organization (DMO) atau Forum Pengembangan Parawisata ( FPP) di bawah naungan Kementerian Budaya dan Pariwisata.
“DMO itu nggak berhubungan dengan pemkab maupun provinsi, namun langsung berhubungan dengan pusat, hingga saat ini sudah ada 15 DMO di Indonesia termasuk Parapat–Simalungun di dalamnya dan sudah ada beberapa program yang berjalan, yaitu pemugaran Open Stage Pagoda dan Gerbang Wisata Parapat,“ ujarnya.
Lebih lanjut disampaikannya, sekarang sudah ada 21 orang yang tergabung dalam DMO Parapat–Simalungun, sehingga tidak ada alasan pariwisata tidak berkembang.
”Jadi ide pejabat–pejabat itu tidak perlu diterima, tampa mereka kita bisa memajukan wisata Danau Toba tanpa merusak tatanan adat dan budaya kita,” tegasnya.
Sementara itu tokoh masyarakat Tobasa di Ajibata, Tuan Nanser Kepada METRO memberikan pendapat yang sedikit kontroversi. Menurutnya pariwisata dengan judi dan seks adalah hal yang dilematis.
“Kalau diterima akan membawa keuntungan bagi pengelola dan pemerintah, karena investor akan berlomba menanamkan modal dan pemerintah akan diuntungkan dengan pembayaran pajak dan izin. Namun kalau ditinjau dari segi sosial masyarakat jelas itu bertentangan karena merusak generasi muda.
Pengusaha yang digelari Takur (tuan tanah ) ini berpendapat, judi masih bisa dilegalkan, namun harus dipisahkan dari lingkungan masyarakat. Namun kalau seks itu jelas tidak bisa ditolerir, karena di samping bertentangan dengan adat dan budaya, juga berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.
“Kurasa kalau B Manik itu adalah orang berpendidikan, dia tahu apa dampaknya. Untuk itu kalau memeberikan ide kasihlah ide yang bisa diterima, masih banyak cara lain, seperti membangun fasilitas wisata dan penataan yang lebih baik, sehingga punya daya tarik tersendiri,” harapnya.
Berbeda dengan Penggiat Seni Budaya, Rismon Raja Mangatur saat ditemui di Parapat bersama anak didiknya dalam latihan Atraksi Seni dan Budaya Lusido menuju penampilan mereka di Taman Ismail Marzuki akhir April mendatang di Jakarta, berpendapat judi dan seks adalah pekerjaan setan kalau itu diizinkan masuk tanah Batak berarti mengizinkan setan masuk dan merasuki penduduk sekitar Danau Toba. “Kawasan Danau Toba anugrah Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan untuk kesejahteraan.
Jangan dimanfaatkan untuk kepentingan orang–orang yang tidak bertanggung jawab. Jika dirusak, bukan hanya Tuhan yang marah, Si Raja Batak pun akan marah. Bisa–bisa alam dibuat bicara kepada perusak itu,” ungkapnya. Secara Ekonomi Dinilai Menguntungkan Lokalisasi judi dan seks di Kawasan Danau Toba akan mendatangkan keuntungan secara ekonomi terhadap masyarakat sekitar dan pemerintah. Selama ini judi dan seks dilaksanakan liar dan ilegal.
“Kalau Danau Toba dijadikan pusat perjudian, maka akan menguntungkan dari sisi ekonomi. Selama ini judi dilakukan liar baik di Danau Toba maupun di lokasi lain di Indonesia. Tidak ada keuntungannya bagi pemerintah, termasuk pemprovsu atau pemkab atau pemko,” ungkap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan Muhammad Ishak, Minggu (8/4).
Melihat keuntungan ekonomi yang akan diperoleh kepada masyarakat, Pemkab Simalungun dan pemprovsu, dia menyatakan setuju jika Danau Toba dijadikan pusat perjudian. Menurutnya, beberapa negara lain telah melakukan ini seperti Monako, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat dan juga beberapa negara lain.
“Las Vegas, Monako, Genting Highland Malaysia dan beberapa kota lain yang judinya dilokalisasikan, kota itu hidup karena judi, mereka hidup karena judi. Malaysia saja mau melakukannya karena pertimbangan ekonomi, saya kira kita juga bisa melakukan itu,” terangnya lagi.
Menurutnya, jika judi dilokalisasikan, maka pajak akan banyak masuk ke kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba.
Pajak itu bisa diperoleh dari pajak penghasilan pengelola kasino dan juga pajak dari para pemain judi. “Peraturan yang perlu kita buat, orang yang masuk ke lokalisasi ini harus diseleksi. Itu yang dilakukan kota-kota judi di luar negeri tadi. Kita lihat dari KTP atau tanda pengenalnya, pekerjaannya dan lain sebagainya. Intinya orang kaya dan yang memiliki banyak uang yang boleh masuk ke sana,” jelasnya.
Dia mengatakan, tidak bisa dipungkiri, ada dampak negatif bagi warga sekitar, terutama para pemuda yang berada di sekitar lokalisasi tersebut. Lokalisasi judi di negara manapun di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari seks, minuman keras, dunia hiburan dan kesenangan dunia lainnya.
“Untuk itu perlu dilakukan kajian menyeluruh dari budaya, agama, pendidikan, lingkungan dan lainnya. Kalau ada cara dan trik menghilangkan dampak negatif ini, tidak ada masalah lagi ide itu diwujudkan. Lokalisasi judi itu akan menguntungkan,” ujarnya lagi. (Rait/ral)(metrosiantar.com)
0 Comments